BI Sumut Resmikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah -->

Cloud Hosting Indonesia

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona

BI Sumut Resmikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Sunday, April 11, 2021


Foto : Ist

Kopi Times | Medan :

Di tengah pandemi, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BI Sumut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berikan kemudahan pelayanan masyarakat. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat serta PAD, sehingga pada gilirannya juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.


BI Sumut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut meresmikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kebijakan ini untuk memperluas transaksi digital di Sumut khususnya transaksi pemerintah daerah (Pemda) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.


Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut, Soekowardojo mengatakan TP2DD dibentuk sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) pada 4 Maret 2021.


Soekowardojo menjelaskan saat ini di Sumut terdapat 22 Pemda (pemerintah daerah) yang telah berkomitmen untuk mendukung perluasan digitalisasi daerah melalui pembentukan TP2DD. Dia berharap seluruh Pemda di Sumut telah membentuk TP2DD sehingga pengembangan serta perluasan digitalisasi di daerah akan semakin terakselerasi.


“Selain pembentukan P2DD, Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan juga dapat segera membentuk TP2DD selambat-lambatnya satu tahun setelah diterbitkannya Keppres P2DD. TP2DD ini nantinya akan bertugas untuk menyusun strategi dan arah kebijakan perluasan ETPD di masing-masing daerah serta memonitor dan mengevaluasi implementasinya,” kata Soekowardojo di Medan, Jumat (9/4/2021).


Dengan terbentuknya TP2DD, kata Soekowardojo dapat mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan Pemda serta menciptakan integrasi ekonomi dan keuangan digital di daerah, termasuk di Provinsi Sumut. Selain berperan dalam mengendalikan laju inflasi, pihaknya juga memiliki tugas untuk menjaga kelancaran serta mendorong ketersediaan layanan pembayaran nontunai melalui berbagai program elektronifikasi.


“Salah satu program yang menjadi prioritas pengembangan saat ini adalah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Program ETPD ini tengah kami dorong untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi nontunai. Melalui program ini diharapkan penerimaan meningkat serta mewujudkan tata kelola keuangan Pemda yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pembayaran digital,” paparnya.


Soekowardojo menambahkan implementasi ETPD menjadi salah satu indikator dalam roadmap pengembangan Smart City. Dengan data transaksi keuangan yang terekam secara elektronik, dapat turut mendukung perumusan serta pengambilan kebijakan Pemda.


“Perluasan ETPD diharapkan dapat terus kita dorong bersama agar masyarakat kian terbiasa dalam memanfaatkan ketersediaan layanan pembayaran digital sehingga melahirkan Smart Citizen di Sumut,” urainya.


Apalagi tambah Soekowardojo, implementasi  ETPD di Sumut sudah berjalan cukup baik. Dari sisi belanja, hampir seluruh transaksi belanja sudah dapat dilakukan secara nontunai melalui implementasi CMS dan SP2D Online yang terintegrasi.


“Sementara dari sisi penerimaan, perluasan elektronifikasi masih perlu terus didorong khususnya untuk penerimaan retribusi daerah melalui pemanfaatan kanal pembayaran advanced seperti QRIS, fintech maupun e-commerce,” tutupnya. (Rel)