JAMSU : Pengabaian Hak Dasar Partisipasi Masyarakat Adat Potensi Ancaman Krisis Sosialekologis di KDT -->

Cloud Hosting Indonesia

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona

JAMSU : Pengabaian Hak Dasar Partisipasi Masyarakat Adat Potensi Ancaman Krisis Sosialekologis di KDT

Sunday, May 29, 2022

JAMSU, Senin (30/5/2022), Seminar Dampak Kebijakan Pembangunan di Sekitar Kawasan Danau Toba  (KDT) Terhadap Ekologi dan Pemenuhan Hak-hak Ekosob, di Hotel Danau Toba Internasional Jl. Imam Bonjol No.17 Medan/Foto : Hery B Manalu/Kopitimes


Kopi Times | Medan :

Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) Senin (30/5/2022) pagi mengadakan seminar Seminar Dampak Kebijakan Pembangunan di Sekitar Kawasan Danau Toba (KDT) Terhadap Ekologi dan Pemenuhan Hak-hak Ekosob, di Hotel Danau Toba Internasional Jl. Imam Bonjol No.17 Medan.


Tongam Panggabean dari Bakumsu menyebutkan pengabaian hak dasar  oartisipasi masyarakat adat merupakan potensi Ancaman Krisis Sosialekologis di KDT, lahirnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan dinkawasan danau Toba harus melibatkan peran masyarakat lokal. 


Untuk mewujudkan Danau Toba sebagai KSPN, dua tahun setelah Perpres 81 tahun 2014, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perpres Nomor.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. 


Tentu lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan berdampak terhadap pemulihan ekologi Kawasan Danau Toba dan juga pemenuhan hak-hak Ekosob masyarakat. Para pegiat lingkungan yang perduli dengan Danau Toba justru melihat bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan di kawasan Danau Toba menjadi akar penyebab kerusakannya. 


Kerusakan ekologi Danau Toba sudah dua dekade lebih menjadi topik hangat diskus-diskusi dikalangan pegiat lingkungan dan elite politik di Sumatera Utara bahkan Nasional. Seiring dengan semakin banyaknya wacana terkait pelestarian kawasan Danau Toba semakin berkembang pula izin-izin industri di kawasan Danau Toba, mulai dari sektor kehutanan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan, dan sektor wisata. Namun realitas empiriknya masih jauh panggang dari api.


Dalam seminar juga di sebutkan Togam Panggaben Hasil studi awal Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) di 6 (enam) lokasi sekitar KDT menunjukkan wajah buram dampak-dampak negatif dan potensi ragam pemburukan krisis social-ekologis. 


"Baik akibat pengabaian hak dasar dan partisipasi masyarakat adat/lokal, minimnya kepekaan atas keselarasan karakter landsekap ekologis, karakter livelihood lokal, sistem tenurial adat, pengabaian potensi wisata lokal berbasis masyarakat, potensi konflik sosial-agraria baik vertical dan horizontal, dan potensi marginalisasi dan eksklusi, maupun makin meningkatnya ancaman krisis sosialekologis di KDT", papar Tongam. 


Agar pengembangan potensi dan perbaikan ekosistem KDT dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dapat terwujud, perlu keterlibatan stakeholder. Tentu kerinduan ini menjadi tugas bersama antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah. Untuk itulah seminar ini dilakukan mencari jalan keluar dari persoalan di atas. 


Meminta adanya perbaikan kebijakan pembangunan di KDT yang berkeadilan social – ekologis dengan berbasis pada kebutuhan. Maka diseminasi hasil riset yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil kepada public khususnya kepada pemerintah daerah di kawasan danau Toba menjadi sebuah pertimbangan sinkronisasi. 


Mendorong adanya perbaikan kebijakan pembangunan di KDT yang berkeadilan social – ekologis dengan berbasis pada kebutuhan dan kepentingan petani dan masyarakat local (adat) di KDT. 


Tongam juga menambahkan untuk hasil yang diharapkan adanya temuan  riset yang disampaikan kepada pemerintah daerah di KDT. Adanya perbaikan kebijakan pembangunan di KDT yang berkeadilan social – ekologis dengan berbasis pada kebutuhan dan kepentingan petani dan masyarakat local (adat) di KDT.


Peserta seminar berjumlah 100 orang yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten se Kawasan Danau Toba yakni Pemkab Samosir, pemkab Toba, pemkab Simalungun, pemkab Taput, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Dairi, pemkab Karo, pemkab Pakpak Barat ; dinas-dinas terkait, perwakilan masyarakat di KDT, NGO local, Media dan Mahasiswa. (Red/Hery B Manalu