Demokrat, Tetap Ada yang Piket Saat Aksi Demonstran Menolak UU Cipta Kerja dan Menjalankan Instruksi DPP -->

Cloud Hosting Indonesia

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona

Demokrat, Tetap Ada yang Piket Saat Aksi Demonstran Menolak UU Cipta Kerja dan Menjalankan Instruksi DPP

Thursday, October 15, 2020



Foto : Ist


Kopi Times | Medan :

Anggota DPRD Sumatera Utara, Saut B Purba, SE menyebutkan tetap cinta Demokrat, buktinya ada yang piket saat demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja di DPRD Sumatera Utara, dan menjalankan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Kamis (8/10/2020) lalu.



Kami sudah bagi tugas tiga orang setiap hari yang piket di Fraksi Demokrat DPRD Sumut. Yang tiga orang piket itu, untuk menerima aspirasi masyarakat seperti pada Kamis 8 Oktober 2020. Saat itu, ketika ada demo di DPRD Sumut piket Armin Simatupang, Anita Lubis dan Parlaungan Simangunsong yang menerima aksi demonstrasi," kata Saut kepada wartawan di ruang Fraksi DPRD Sumut, Rabu (14/8/2020) siang.


Sementara besoknya, pada Jumat 9 Oktober 2020, kata Saut B Purba, SE, dia juga giliran piket. Dia mengatakan, saat dia piket bersama dua rekannya menerima aksi demo di tengah hujan lebat, namun tak menyurut semangat Saut B Purba menampung aspirasi masyarakat yang menolak UU Omnibus Law tersebut.


"Saya sudah menerima aspirasi demo pada Jumat itu, sampai hujan - hujanan pun kami. Lalu, bukan kami bertentangan dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Tetapi karena kami telah membagi tugas," ujarnya.


"Kami tetap cinta Demokrat, buktinya kami ada yang piket. Bahkan, saya sendiri pun tidak ikut kunker bersama komisi B hanya demi Demokrat. Kecuali kalau kami di Fraksi Demokrat DPRD Sumut semua  tidak ada yang datang saat hari pertama demo itu, itu baru kami bertatangan intruksi DPP," pungkasnya.


Sebelumnya, enam anggota DPRD Sumut yang tidak datang pada aksi demo Kamis 8 Oktober 2020, yakni, Santoso, Tondi Roni Tua, Edward Zega, Tangkas Manimpan Tobing, Saut B Purba, Muhammad Andri Alfisah. 


Ke enam anggota Dewan ini, dituduh bertentangan dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY, hingga ke enam anggota DPRD Sumut ini diberitakan terancam dilengserkan, alias Pengganti Antar Waktu (PAW). (Red/Hery B Manalu)