Berharap Aspirasi Ditanggapi, Buruh PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri Aksi Jalan Kaki 52 Km ke Kantor Bupati Deli Serdang -->

Cloud Hosting Indonesia

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona

Berharap Aspirasi Ditanggapi, Buruh PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri Aksi Jalan Kaki 52 Km ke Kantor Bupati Deli Serdang

Sunday, October 31, 2021

Foto : Ist

Kopi Times | Deli Serdang :

Pagi ini sekitar jam 8.00.WIB, ke 6 org buruh PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri memulai melakukan aksi jalan kaki sejauh 52 Km  sebagaimana yang pernah disampaikan oleh buruh dalam konferensi pers pada hari Senin 25/10/2021 lalu.


Ke 6 orang buruh berharap, sebenarnya tidak akan melakukan aksi jalan kaki menuju kantor bupati Deli Serdang, bilamana ada etikad baik dari perusahaan untuk membayar hak PHK mereka sesuai dengan ketentuan Undang-undang.



Namun sejak konferensi pers tersebut dilakukan, perusahaan masih menutup diri untuk menyelesaikannya. Dalam aksi jalan kaki ini, para buruh berharap Bapak Bupati Deli Serdang bisa menyambut dan menerima aspirasi mereka setelah sampai nanti di Kantor Bupati, serta menyelesaiakan persoalan PHK yang dialami sesegera mungkin, mengingat kondisi para buruh yang tidak lagi bekerja. 



Seperti diberitakan sebelumnya dalam konferensi persnya yang berlangsung di Medan, perwakilan eks karyawan, Mesti Marpaung (48) mengatakan, ia dan kelima rekannya, di PHK secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan tidak bisa memenuhi kerja. Ironisnya mereka tidak diberikan kompensasi PHK yang nilainya kurang lebih Rp 40 juta per orang. Pasalnya, keenamnya telah bekerja di perusahaan eksportir kopi itu, rata-rata 20 tahun. 


"Kami mau menuntut hak kami, makanya kami mau aksi jalan kaki sebagai protes. Bayangkan kami ada yang sudah bekerja di perusahaan itu lebih 20 tahun. Lagipula kami juga keberatan alasan kami di PHK karena dibilang tak bisa memenuhi target kerja", sebutnya.


Menurut Mesti, sejatinya tidak hanya mereka yang dipecat secara sepihak. Sebelumnya ada ratusan karyawan yang dipecat dengan alasan tidak memenuhi target kerja. Padahal sebelumnya target kerja itu tidak pernah diberlakukan dan terkesan dijadikan alasan. Surat peringatan pertama dilayangkan pada 16 Juni 2021. Surat kedua, 20 Juni 2021 dan yang ketiga dilayangkan 4 Juli 2021. Pada 20 Juli 2021, mereka pun dilarang bekerja di perusahaan itu. 



Eben dari lembaga pendamping, GSBI Sumut, juga menyayangkan pernyataan salah satu instansi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang terkesan membenarkan pemecatan sepihak itu dengan mencari pasal yang dipaksakan. Eben meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan keberpihakannya dengan membantu masyarakatnya yang terzholimi.


Advokasi GSBI Sumut Tomi Inanta Manik menyebutkan, alasan perusahaan yang mengatakan aksi eks karyawan itu telah mengganggu produksi perusahaan, sangat tidak masuk akal. Selain aksi dilakukan secara damai, selama aksi berlangsung, perusahaan toh tetap berproduksi. 



Mesti menyebutkan mereka sudah tidak lagi bekerja, "makan ya tetap harus makan dan kebutuhan hidup tidak bisa tidak di oenuhi. Sementara keadaan kami seperti ini, dan tidak lagi bekerja. Oleh sebab itu, kami berharap agar hak-hak PHK kami segera dibayar sesuai", sebutnya. (Red/Tim)