Kopi Times | Jakarta :
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menganugerahkan Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) 2025, inisiatif yang dijalankan oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon untuk membina komunitas berbasis tapak. Melalui ProKlim, KLH/BPLH mendorong aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat RW, dusun, desa, dan kelurahan membangun ketahanan iklim wilayah sekaligus mendorong gaya hidup rendah emisi gas rumah kaca.
Pada 2025, 1.327 lokasi mendaftar ProKlim melalui Sistem Registri Nasional–Pengendalian Perubahan Iklim (SRN‑PPI) KLH/BPLH, tersebar di 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota. Setelah penilaian, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan penghargaan kepada 26 Trofi ProKlim Lestari dan 50 Trofi ProKlim Utama, serta memberikan Apresiasi Pembina ProKlim kepada 25 pemerintah daerah (4 provinsi, 12 kabupaten, 9 kota) dan Apresiasi Pendukung ProKlim kepada 9 pendukung (8 dunia usaha, 1 lembaga).
Menteri Hanif menegaskan ProKlim sebagai pilar aksi iklim berbasis masyarakat yang konkret dan berkelanjutan. “ProKlim adalah langkah nyata bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Semangat yang lahir dari desa, kelurahan, hingga kota inilah yang menjadi energi besar bagi pencapaian target NDC Indonesia. Arahan global di COP30 menegaskan pentingnya aksi di tingkat tapak—dan ProKlim adalah jawaban kita,” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menambahkan, “Kita harus mempercepat skala dan kualitas ProKlim: lebih banyak lokasi, dukungan teknis yang kuat dari pemerintah daerah, dan sinergi nyata dengan dunia usaha serta perguruan tinggi. Ketika komunitas diberdayakan, solusi iklim yang adil dan berkelanjutan akan lahir dari akar rumput.” Menteri Hanif juga menyoroti dampak ekonomi lokal dari aksi komunitas, seperti pengembangan pupuk organik, pemilahan sampah, ekonomi sirkular, perluasan energi terbarukan, dan inovasi pengelolaan lingkungan yang sesuai kebutuhan desa.
Menteri Hanif mengingatkan data ilmiah yang mendesak: suhu permukaan laut Indonesia telah meningkat antara 0,25 hingga 1°C dibanding periode dasar 1980‑an dan diperkirakan dapat mencapai 1,7°C pada akhir abad ini. Peningkatan ini memicu perubahan sirkulasi laut, pergeseran musim, dan meningkatnya potensi badai tropis di wilayah timur dan utara, yang tercermin pada bencana yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi ini menuntut respons cepat berupa aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak.
Menteri Hanif menegaskan peran ProKlim dalam memperkuat ketahanan sektor kunci—air, pangan, energi, kesehatan, ekosistem, dan penanggulangan bencana—sejalan dengan mandat Nationally Determined Contribution (NDC), National Adaptation Plans (NAPs), serta kebijakan nasional termasuk Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peningkatan kualitas dan kuantitas ProKlim diharapkan menjadi fondasi terwujudnya desa dan kelurahan berketahanan iklim, yang kemudian membentuk kabupaten/kota dan provinsi berketahanan iklim hingga berkontribusi pada ketahanan iklim nasional.
Menteri Hanif menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi sebagai pendamping utama kabupaten/kota. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan—dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil—didorong agar inovasi dan pendampingan di tingkat tapak semakin kuat dan merata.
Salah satu penerima penghargaan, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachi, penerima kategori Pembina ProKlim tingkat pemerintah kota, menyatakan: “Penghargaan ini memotivasi kami untuk memastikan kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor terus aktif menjaga dan mengelola lingkungan hidupnya. Upaya ini berdampak pada ketahanan lokal dan kontribusi nyata terhadap mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.” Dedie berharap ProKlim berjalan berkelanjutan melalui kolaborasi yang saling menguatkan antar pemangku kepentingan.
Penutupan acara ditandai dengan seruan Menteri Hanif: “Dari desa-desa ini, dari kampung-kampung iklim ini, Indonesia sedang menulis masa depan iklimnya sendiri. Semua aksi kecil akan menjadi lompatan besar bagi generasi berikutnya.” (Red/”)
