Kopi Times – Tahun 2026 datang ketika Sumatera berada dalam kondisi lelah. Bukan lelah karena usia, melainkan karena terus dipaksa menanggung beban pembangunan yang tak pernah menghitung daya dukung alam. Hutan menipis, sungai meluap, tanah longsor, dan asap selalu mengintai musim kering. Semua ini bukan cerita baru. Yang baru hanyalah cara kita menutup mata.
Di awal tahun, catatan kopi times, resolusi lingkungan perlu ditanggapi. Namun pengalaman mengajarkan satu hal, alam tidak berubah oleh niat baik. Ia hanya merespons tindakan. Karena itu, resolusi lingkungan 2026 untuk Sumatera tak bisa lagi berputar di kata-kata normatif. Ia harus bersifat korektif.
Resolusi pertama adalah berhenti menyebut kerusakan sebagai takdir. Banjir bukan sekadar hujan berlebih. Ia adalah hasil hutan yang dibabat, gambut yang dikeringkan, dan tata ruang yang dikalahkan oleh kepentingan investasi. Catatan Kopi Times, selama penyebab ini diabaikan, bencana akan terus datang, dan kita akan terus berpura-pura terkejut.
Resolusi kedua, hentikan perusakan sebelum berbicara pemulihan. Menanam pohon sambil membuka izin baru adalah paradoks yang disengaja. Moratorium hutan dan gambut harus nyata di lapangan, bukan sekadar dokumen kebijakan. Alam tidak membaca peraturan. Ia membaca tindakan.
Resolusi ketiga adalah penegakan hukum lingkungan tanpa kompromi. Selama pelaku perusakan masih bisa berdamai di belakang meja, keadilan ekologis hanya jargon. Denda tidak cukup. Pemulihan wajib, dan sanksi harus memberi efek jera. Negara tidak boleh terus terlihat ragu ketika berhadapan dengan perusak lingkungan.
Resolusi keempat menyangkut masyarakat adat dan komunitas lokal. Di Sumatera, wilayah yang masih lestari justru berada di tangan mereka yang hidup selaras dengan alam. Namun, merekalah yang paling sering disingkirkan. Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum mengakui bahwa menjaga alam bukan kejahatan, melainkan jasa.
Resolusi kelima adalah mengubah arah ekonomi. Ketergantungan pada tambang dan perkebunan skala besar telah meninggalkan luka ekologis yang mahal. Sumatera membutuhkan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, perhutanan sosial, energi bersih. Ini bukan pilihan idealis, melainkan kebutuhan mendesak.
Resolusi berikutnya adalah berhenti menormalkan bencana. Catatan Kopi Times melihat setiap banjir, longsor, dan krisis air adalah peringatan. Menganggapnya rutinitas tahunan sama saja dengan menerima kehancuran sebagai bagian dari pembangunan. Itu bukan realisme. Itu keputusasaan yang dilembagakan.
Lingkungan juga bukan semata urusan negara. Kopi Times, Resolusi 2026 menuntut perubahan kebiasaan warga, tidak membakar lahan, menjaga sumber air, mengurangi konsumsi berlebihan, dan berani bersuara ketika ruang hidup dirampas. Perubahan besar selalu berawal dari sikap kecil yang konsisten.
Pada akhirnya, resolusi lingkungan 2026 adalah soal keberanian moral. Apakah Sumatera akan terus diperlakukan sebagai lumbung yang boleh dikuras, atau sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Alam sudah terlalu sering mengalah. Tahun ini, manusia yang seharusnya belajar membatasi diri.
Jika resolusi kembali gagal, Sumatera tidak hanya kehilangan hutan dan sungai. Ia kehilangan masa depan. Dan ketika itu terjadi, tak ada pidato tahun baru yang cukup panjang untuk meminta maaf. (Red/Hery Manalu)
