Kopi Times – Pertemuan para pemimpin BRICS 2025 di Rio de Janeiro bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan penanda arah baru dalam arsitektur global yang selama ini didominasi kekuatan lama. Dalam Leaders’ Declaration, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, bersepakat memperkuat multilateralisme, mendesak reformasi tata kelola global, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dunia. Indonesia, yang hadir melalui Presiden Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap visi progresif BRICS yang ingin menyeimbangkan kekuasaan dunia agar lebih adil dan inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa salah satu capaian utama BRICS adalah dorongan kuat terhadap reformasi global governance. Ini bukan hanya soal kursi di lembaga internasional, tetapi juga tentang bagaimana keputusan-keputusan dunia mencerminkan kepentingan kolektif negara-negara Global South.
Di tengah ketegangan geopolitik dan krisis ekonomi global, BRICS tampil sebagai ruang alternatif yang menjanjikan. Indonesia, sebagai negara demokrasi besar di Asia Tenggara, tidak sekadar ikut serta, tetapi juga mendorong lahirnya tatanan dunia baru yang lebih manusiawi, setara, dan berkeadilan. Sebuah momen bersejarah yang patut dicatat sebagai babak penting reformasi tata dunia.
Poin berikutnya, berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda BRICS ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
“Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga.
Menko Bidang Perekonomian juga menjelaskan bahwa poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.
“Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, yang fair and inclusive development,” kata Airlangga.
Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.
“Yang keempat adalah partnership for promotion, human, social, and cultural development. Nah itu outcome dari leaders declaration,” ujarnya. (HB)
