Kopi Times | Samosir :
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Samosir memeperhatikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Samosir, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Menurut Cesardo Siringoringo selaku Pengurus (C) DPD KNPI Samosir Pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin tutur beliau yang merupakan kader GMKI.
Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini masih menjumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan serta indikator kinerja lainnya tambah Rojaya Simbolon selaku ketua KNPI (C) Kab. Samosir.
Melihat kondisi situasi sumber daya kesehatan di Kabupaten Samosir terkait sarana dan prasarana bidang kesehatan, didapati data puskesmas sebanyak 12 unit dan 1 unit Rumah Sakit Pemerintah. Angka tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten samosir berkisar 127 ribu jiwa per tahun 2020 dan ditambah lagi dengan kondisi geografis yang dikelilingi perairan sulit untuk dijangkau.
Cesardo menilai bahwa hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif (DPRD Kab. Samosir) untuk memfasilitasi kebutuhan serta kebijakan dan penganggaran dalam hal pembuatan sistem puskesmas keliling. Puskesmas keliling tersebut bukan hanya sekedar memiliki beberapa kapal perahu ambulance keliling namun juga merupakan program yang mampu menjawab tentang permintaan pelayanan kesehatan berdasarkan pendapatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pengetahuan dan tarif pelayanan pada masyarakat. Pada saat masyarakat mengetahui tentang manfaat dari puskesmas keliling yang juga bertujuan memberikan sosialisasi cara hidup sehat maka masyarakat akan memandang penting pada pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Artinya masyarakat akan lebih sadar untuk menjaga kesehatan dan sekaligus mendapatkan rasa aman.
Cesardo juga menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Samosir agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau kemampuan ekonomi masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan gratis, penempatan tenaga kesehatan lebih diutamakan pada daerah pesisir pulau disertai dengan peningkatan upah/honor/gaji bagi tenaga kesehatan, dan perlu pemberian penyuluhan yang dilakukan secara berkala dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat hidup kesehatan, Pungkas Putra Samosir tersebut.(Rel/Hery B Manalu)
