Kopi Times | Aktivis :
Dinilai berpihak kepada kalitalis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)Â Surya Dermawan Nasution mengecam keras Kepala PT. KAI Divisi Regional (Divre) 1 Sumut yang berencana menggusur pedagang UMKM rumah makan dijalan HM Said Perintis Kecamatan Medan Timur.
Surya mengatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang WARUNG BUNDO, pelaku UMKMÂ tersebut telah menyewa lahan dari PT. KAI Divre Sumut 1 dengan kontrak perjanjian sewa lahan selama lima tahun tepat nya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Namun belakangan pihak PT. KAI Divre Sumut 1 telah beberapa kali mendatangi pemilik rumah makan untuk menyampaikan rencana pemutusan sewa lahan.
Pihak WARUNG BUNDO menjadi sangat resah karena membuka usaha warung butuh waktu lama untuk mendapatkan pelanggan, namun dengan kebijakan yang diambil pihak KAI untuk memutus kontrak, pihak WARUNG BUNDO sangat menyesalkan keputusan tersebut.
Menurutnya, rencana pemutusan sewa itu dikarenakan objek lahan yang berada di Jalan HM Said itu hendak dialihkan dari pedagang rumah makan kepada pengusaha bisnis lapangan padel yang berada tepat didepan rumah makan tersebut.
“Padahal berdasarkan syarat dan ketentuan sewa aset PT. KAI, sewa menyewa aset dapat diakhiri sebelum masa sewa berakhir ketika objek sewa akan digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan PT. KAI”, ucap Surya.
“Ya kalau untuk kepentingan negara sewa aset itu diakhiri dan pedagang UMKM tergusur, kita mungkin masih bisa menerima, tapi ini kan tidak, justru sewa itu diakhiri untuk kepentingan kapitalis” sambungnya”.
Ketua DPC GMNI Medan periode 2022-2024 ini juga merasa heran mengapa  Kepala PT. KAI Divre 1 Sumut rela mengorbankan pedagang kecil demi kepentingan pengusaha.
“Apa alasannya, apa motifnya, akhirnya kan wajar kita menduga-duga bahwa ia mendapat keuntungan pribadi dari proses ini, apalagi yang dibela kepentingan pengusaha yang lebih memiliki banyak uang” cetusnya
“Sofan Hidayah itu harus sadar perusahaan yang dipimpinnya itu perusahaan negara, tindakan dia itu dapat berdampak luas terhadap paradigma publik, ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan perusahaan PT. KAI semata, tapi bisa dianggap sebagai tindakan negara”, sambungnya kembali.
Surya pun meminta Dirut PT. KAI dan Kepala BP BUMN memberikan atensi terhadap persoalan ini dengan memanggil dan memeriksa Kepala PT KAI Divre 1 Sumut Sofan Hidayah.
“Kepala BP BUMN harus bertindak cepat, karena dengan begitu publik akan menilai bahwa negara dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lebih memihak kepada rakyat kecil, jangan biarkan tindakan Sofan Hidayah ini merusak citra Presiden Prabowo Subianto”, pungkasnya. (Stefanus Gulo)
