 |
| Tergabung dari beberapa organisasi Masyarakat adat dan Petani, mendatangin gedung DPRD Sumut Medanterkait penolakan revisi UU Pertanahan, Senin 23/9/2019 Foto : Ist |
Kopi-times.com | Medan :
Konsorsum pembaharuan anggararian dari masyarakat petani yang tergabung dari beberapa organisasi mendatangin gedung DPRD Sumut terkait penolakan revisi UU Pertanahan, Senin 23/9/2019, Jalan Imam Bonjol Medan.
Salah satu perwakilan aksi Putra Saptian mebacakan tuntutan dalam penolakan pengesahan RUU pertanahan tersebut dimana Hari Tani Basional biasa diagendakan tanggal 24 September setiap tahunnya.
Menolak RUU Pertanahan disahkan sebagai undang-undang karena kami menilai bahwa pasal-pasal yang tidak berpihak kepada rakyat memberikan kewenangan yang berlebihan kepada negara dan mengakomodir pemodal untuk menguasai lahan masyarakat secara semena-mena.
Melaksanakan undang-undang pokok agraria 1960 dengan tanpa tawar. Segera berikan hak-hak kepada masyarakat adat dengan melegalkan wilayah tanah adat sebagai wilayah kekhususan.
Selain itu kami juga menolak akan direvisinya undang-undang Ketenagakerjaan karena berpotensi untuk menjadi pekerja sebagai objek perbudakan modern. Selain itu iuran BPJS yang Rencananya akan dinaikan pada tahun mendatang juga memberatkan masyarakat seharusnya pemerintah fokus memperbaiki sistem BPJS yang masih berantakan.
Pemerintah harus memfokusnya untuk melaksanakan reforma agraria yang sejati bukan hanya pembagian sertifikat tanah Semata.
Dewan yang menerima para aksi Abdul Rahim Siregar, dari PKS, M. Faisal dari PAN dan Rahmansyah Sibarani, Nasdem.
Abdul Rahim Siregar mengatakan saya secara pribadi kita harus menolak hak rakyat. Kami tetap akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Apa tuntutan teman-teman hari ini mari kita suarakan bersama dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
Pantauan Kopi-times.com bahwa aksi ini aman dan tertib dan juga pengawalan dari pihak berwajib terlihat ketat dan akhirnya para aksi ini membubarkan diri dengan tertib.(Rel/Gea)
