Kopi Times – Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST. Burhanuddin, secara resmi membuka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Kejaksaan RI Semester I Tahun 2025 yang dilangsungkan di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep N. Mulyana, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Ketua Komisi Kejaksaan, perwakilan kejaksaan di luar negeri, dan pejabat utama Kejaksaan Agung.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH., MH., beserta jajaran turut mengikuti rapat dari Jaksa Agung, secara daring dari Aula Cipta Kerta lantai III Kejati Sumut, didampingi para Asisten, Kepala Seksi, Kasubbag, dan jaksa fungsional.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa rapat evaluasi ini tidak sekadar seremoni rutin, tetapi harus menjadi momentum introspeksi dan evaluasi mendalam terhadap kinerja institusi. Ia menekankan bahwa Kejaksaan harus mampu hadir sebagai jawaban atas harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Kejaksaan harus berdiri di garis depan untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap tegaknya hukum yang adil dan bermanfaat,” tegas Jaksa Agung saat rapat.
Lebih lanjut, Jaksa Agung menginstruksikan dalam pertemuan ini, agar seluruh jajaran Kejaksaan segera mengambil langkah konkret, antara lain:
1. Mengevaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mengidentifikasi kendala serta hambatan nyata yang dihadapi.
3. Menyusun solusi, arah kebijakan, dan strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kinerja di setiap bidang.
Sementara itu, melalui Plh. Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, M. Husairi, SH., MH., disampaikan bahwa Kajati Sumut telah menginstruksikan seluruh Asisten dan Kepala Seksi untuk mengikuti kegiatan ini secara seksama. “Arahan Bapak Jaksa Agung akan menjadi pedoman dalam menyusun strategi kerja di semester berikutnya,” jelasnya.
Kegiatan ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan strategis demi memastikan tercapainya target-target prioritas Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2025. (Bona Purba)
