Ilustrasi : Ist
Kopi-times.com | Medan :
Peristiwa kerusuhan yang ditengarai oleh pemotongan dana BLT di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), merupakan kesalahan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya aparatur desa.
Thomas Dachi, anggota DPRD Sumut, kepada media Rabu (1/7/2020) siang, menyampaikan bahwa Pemda harusnya melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dana bantuan langsung tunai yang wajib diterima warga.
Begitu pula sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Desa, Kepala Desa Mompang Julu, Hendri Hasibuan harusnya tidak sembarangan memotong hak warga. Apalagi, dalam situasi pandemi.
“Ini salah Pemda. Paling salah lagi kepala desa. Kok bisa dia motong uang yang harusnya untuk warganya. Wajar warga marah,” tegas Thomas Dachi.
Politisi dari Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara, agar memetik pelajaran dari kericuhan di Madina. Untuk itu, Ia juga berharap pemerintah atau petugas terkait melakukan pengawalan saat penyaluran bantuan dilakukan.
“Ini pelajaran bagi pemerintah daerah lain di Sumut. Pemda atau pihak berwenang juga harusnya lebih ketat mengawasi. Jadi tidak ada yang berani potong memotong hak masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil) VII (Tapsel, Madina, Padangsidimpuan, Palas dan Paluta), Parsaulian Tambunan meminta agar pemda bergerak cepat memperbaiki situasi.
“Pemerintah harus cepat pulihkan situasi. Termasuk meminta agar pemda berkoordinasi dengan aparat keamanan, agar terus berjaga-jaga di lokasi kericuhan,” minta Parsaulian Tambunan.
Di ketahui kejadian warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan pemblokiran jalan. Mereka protes atas pembagian dana bantuan sebanyak Rp. 600 ribu hanya diterima warga sebanyak Rp. 200 ribu.
Setelah lama melakukan demonstrasi, tidak ada satupun pemerintah desa hadir menjumpai pengunjukrasa, hingga akhirnya mereka bertambah kesal dan melakukan pembakaran kendaraan yang berada di dekat lokasi.
Hingga akhirnya, Selasa (30/6/2020) dini hari, pemerintah setempat menggelar musyawarah dengan masyarakat dan juga kepala desa yang bersangkutan.
Sekitar pukul 01.00 WIB, Kepala Desa Mompang Julu, Hendri Hasibuan menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis dari jabatan kepala desa. (Red)
