Ilustrasi : Ist
Kopitimes | Jakarta :
Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kominfo Bambang Dwi Anggono mengakui hingga kini belum ada integrasi data dari 34 kementerian untuk mendukung pelayanan publik.
“Ini menjadi tantangan, bagaimana pemerintah bisa menyiapkan ekosistem agar semua bisa mengakses data yang terintegrasi,” jelas Bambang dalam webinar “Disrupsi Digital untuk Pelayanan Publik”, Selasa (14/7/2020).
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, masalah integrasi data ini karena belum adanya infrastruktur yang mendukung. Hingga saat ini, sebanyak 12.548 desa masih belum bisa menikmati akses internet 4G.
Oleh sebab itu, Presiden memberi target kepada Kominfo agar pada 2022 seluruh desa di Indonesia sudah terhubung internet 4G.
Soal keterpaduan data, Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan layanan yang bisa diakses publik bukan hanya dari kementerian dan lembaga (K/L), tetapi juga pemerintah daerah (pemda).
“Jadi kami ingin masyarakat tidak perlu mengunjungi banyak situs. Satu situs saja tetapi sudah terpadu. Termasuk nanti bisa layanan Kartu Prakerja,” ujarnya.
Untuk mendukung rencana kegiatan tersebut, Kominfo telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,57 triliun untuk program digitalisasi nasional pada 2021.
Dengan dana tersebut, Kominfo menyiapkan lima program prioritas. Di antaranya, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatannya, pengelolaan spektrum frekuensi, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik. (***)
Sbr : Infoanggaran.com
