 |
| Ilustrasi ist |
Kopi-times.com | Medan :
Berkat Kurniawan Laoli, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem meminta Pemerintah Provinsi Daerah Sumatera Utara tidak terlalu bergantung dan menunggu pemerintah pusat dalam penunjukan rumah sakit rujukan penganan Covid-19.
Hal ini disampaikannya pada wartawan ketika rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Lintas Fraksi dan Pimpinan AKD dengan Gubernur Sumut di Rumah Dinas Gubernur Senin, 30/3/2020.
Berkat Kurniawan juga mengapresiasi langkah yang sudah diambil Pemprov Sumut, walaupun masih banyak kekurangan dan perlu lebih gesit karena masyarakat butuh melihat kita lebih kerja keras lagi dalam penanganan masalah covid 19.
“Fraksi Nasdem meminta kepada Gubernur Sumut untuk tidak terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat terkait penanganan dan pengadaan APD yang di peruntukkan bagi rumah sakit rujukan dan petugas medis, anggaran APBD Sumut harus bisa dialokasikan sebesar-besarnya untuk pengadaan APD dan kelengkapan medis lainnya yang dibutuhkan masyarakat”, sebut Berkat Kurniawan Laoly.
Mendorong pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk mengadakan pengawasan terhadap harga-harga pangan yang di pasaran seperti stabilitas harga sembako, agar sembako tetap tersedia dan harga stabil.
Berkat juga meminta Gubsu menetapkan rumah sakit Lukas sebagai salah satu rujukan penangan Covid-19 di Nias.
“Khusus di pulau Nias kami usulkan agar Gubernur menetapkan bekas rumah sakit Lukas di Nias Selatan menjadi salah satu rumah sakit penanganan Covid 19 di pulau Nias, karena lokasi yang terpisah dari pusat kota dan pemukiman warga”, sebutnya.
Menurutnya, Fraksi Nasdem berharap baik DPRD Sumut dan Tim dari Gubernur bisa bekerjasama dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat tanpa saling menyalahkan tapi saling bahu-membahu membantu rakyat dengan informasi yang akurat. Mengusulkan agar pertemuan Pemprov SU dan lembaga DPRD-SU lebih sering dilakukan karena kedua lembaga ini adalah mitra yang saling membutuhkan satu dengan lainnya.
Adanya rencana BLT dari Pusat, Berkat berharap agar penyalurannya tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Ada rencana pemberian BLT dari pemerintah pusat, harap pemerintah provinsi Sumatera Utara juga dapat mengawal hal ini agar tidak tumpang tindih, jika perlu APBD provinsi Sumatera Utara di anggarkan juga untuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan”, sebut Berkat Kurniawan Laoly. (Gea)
