Kopi Times | Medan :
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II tahun 2023 terus terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rapat berkala KSSK III tahun 2023 pada Jumat (28/07) berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi. IMF merevisi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya menjadi 3,0% yoy di 2023, sedikit lebih baik dari proyeksi April 2023 (2,8% yoy). Pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap sama, namun risiko tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti negara tersebut harus terus diwaspadai.
Tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR). Perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang akan lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global untuk Stabilitas Sistem Keuangan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik. Perekonomian triwulan II 2023 diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang meningkat ke level 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara. Perkembangan tersebut juga disertai Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang masih terus bertumbuh. Meskipun investasi bangunan masih relatif tertahan, namun investasi nonbangunan masih terindikasi ekspansif. Hal ini sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi yang mendukung Stabilitas Sistem Keuangan. dan berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan dapat mencapai kisaran 5,0-5,3%.
Inflasi kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari prakiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 4,97% yoy pada triwulan I 2023 menjadi 3,52% yoy pada triwulan II 2023, kembali berada dalam sasaran 3,0±1%. Inflasi inti terus melambat menjadi 2,58% yoy, dipengaruhi oleh stabilnya nilai tukar, turunnya harga komoditas global, rendahnya dampak lanjutan dari inflasi volatile food, dan terkendalinya ekspektasi inflasi. Selain itu, inflasi kelompok administered prices menurun menjadi 9,21% yoy seiring dengan pengelolaan harga energi domestik yang baik. Tren moderasi inflasi tersebut berlanjut memasuki bulan Juli 2023 dengan inflasi IHK yang turun ke level 3,08% yoy, inflasi inti yang turun ke level 2,43% yoy, dan inflasi administered prices turun ke level 8,42% yoy.  Berbagai kebijakan, di antaranya intervensi harga dan stabilitasi pasokan, dukungan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan, upaya fasilitasi dan pengawasan distribusi, serta penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah mampu mendorong tingkat inflasi volatile food mengalami deflasi 0,03% yoy. Kembalinya pergerakan inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil positif dari konsistensi bauran kebijakan fiskal sebagai shock absorber dan kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Dengan perkembangan tersebut, inflasi diprakirakan dapat tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1% pada 2024.
Nilai tukar Rupiah terkendali sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Nilai tukar Rupiah sampai dengan 28 Juli 2023 secara year to date tercatat menguat 3,13% ptp dari level akhir Desember 2022, lebih kuat dibandingkan dengan apresiasi Peso Filipina (1,55%), Rupee India (0,57%), dan Baht Thailand (0,28%). Ke depan, dengan akan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar Rupiah diprakirakan akan menguat ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, dan dampak positif dari implementasi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA). Persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia juga menguat, tecermin pada peningkatan outlook sovereign credit rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat R&I, dari stabil menjadi positif, dengan level rating tetap terjaga pada BBB+ (2 notch di atas level terendah investment grade).
Kinerja APBN sampai dengan semester I 2023 masih solid. Meskipun termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas, pendapatan negara tetap tumbuh positif. Kinerja belanja negara juga terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro. Hingga akhir Juni 2023, kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp152,3 triliun, setara dengan 0,71% PDB.
Pendapatan negara masih tumbuh positif 5,4% sehingga realisasi mencapai Rp1.409,7 triliun atau 57% dari target APBN. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.105,6 triliun (54,7% dari target APBN) atau tumbuh 5,4% yoy terutama ditopang PPh Badan (26,2% yoy) dan PPN Dalam Negeri (23,5% yoy). Secara sektoral, kinerja penerimaan perpajakan didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, jasa keuangan, dan transportasi-pergudangan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penguatan pemulihan aktivitas ekonomi serta dampak positif dari reformasi perpajakan di tengah moderasi harga komoditas.
Realisasi PNBP mencapai Rp302,1 triliun (68,5% dari target) atau tumbuh 5,5% yoy. Kinerja tersebut dipengaruhi antara lain oleh PNBP SDA nonmigas yang tumbuh 94,7% yoy, di tengah harga komoditas yang termoderasi, dan PNBP Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang tumbuh 19,4% yoy. Pertumbuhan PNBP SDA dipengaruhi oleh tarif iuran produksi/royalti, sedangkan pertumbuhan PNBP KND terutama dikontribusikan oleh setoran dividen BUMN khususnya dari sektor perbankan.
Realisasi belanja negara semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun (41,0% dari pagu APBN). Realisasi ini dimanfaatkan untuk belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui PKH, sembako, PBI JKN, Kartu Prakerja, PIP, KIP Kuliah, BOS, bantuan benih, subsidi, dan kompensasi energi. Selain itu, belanja Pemerintah terkait agenda prioritas nasional lainnya juga akan terus disalurkan, terutama kaitannya dengan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp891,6 triliun (39,7% dari pagu APBN) atau tumbuh 1,6% yoy. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp364,1 triliun atau 44,7% dari pagu APBN. Meskipun tumbuh terbatas, belanja negara berperan penting mendorong kinerja perekonomian nasional dengan menjaga daya beli masyarakat, melalui pengendalian harga maupun berbagai program bantuan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong permintaan agregat.
Pembiayaan anggaran mencapai Rp135,1 triliun (22,6%), didorong semakin prudent dan efisien namun tetap produktif. Realisasi pembiayaan utang sebesar Rp166,5 triliun atau turun 15,4% yoy. Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kas dan volatilitas pasar keuangan. Pembiayaan investasi (neto) mencapai Rp33,4 triliun (19,0%), dimanfaatkan untuk mendukung proyek strategis, peningkatan kualitas SDM, dan penyehatan BUMN. Sampai dengan akhir semester I 2023, rasio utang terhadap PDB mencapai 37,93%. Kinerja pasar SBN masih menunjukkan tren penguatan hingga Juli 2023 dengan yield SBN seri benchmark 10 tahun menguat 66 bps secara ytd ke level 6,28% per 28 Juli 2023. Tren penguatan tersebut didukung antara lain oleh terkendalinya laju inflasi dalam negeri serta kebijakan pengurangan target penerbitan SBN seiring masih kuatnya kinerja APBN. Selain itu, kinerja perekonomian yang solid dan pasar keuangan domestik yang kondusif mendorong investor asing masuk ke pasar SBN senilai Rp91,86 triliun secara ytd di tengah volatilitas pasar keuangan global.
Di tengah tren pelambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional. Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia. Peran APBN untuk memperkuat fundamental ekonomi dan mendukung serta mendorong transformasi perekonomian juga terus diperkuat dan diefektifkan. Sampai dengan akhir tahun 2023, Pemerintah akan melanjutkan dan menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan seperti belanja infrastruktur, pemilu, dan belanja bansos. Penyaluran subsidi energi juga akan tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBN akan terus responsif dan adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi Stabilisasi Sistem Keungan. Dalam rangka mendorong devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) guna mendukung likuiditas valas domestik, Pemerintah memberikan fasilitas insentif fiskal untuk meningkatkan minat investasi DHE SDA di dalam negeri.
Dalam perspektif jangka menengah panjang, Pemerintah akan mengoptimalkan peran kebijakan fiskal dalam mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Hal yang sejalan dengan Stabilisasi Sistem Keuangan. Peran ini dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, transisi menuju pemanfaatan sumber energi yang rendah emisi, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan daya saing bisnis yang tinggi. (Red/Hery Buha Manalu)
