Sabtu, Juli 13, 2024
spot_img

YKABI Dukung Langkah Penasehat Hukum HHY Mengajukan Judicial Review ke MA

Ilustrasi : Ist

Kopi-times.com
| Jakarta :
Wan Traga Duvan Baros Founder Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia (YKABI) menanggapi persidangan yang dilakukan melalui Teleconfrence saat Persidangan HHY, putri Sri Bintang Pamungkas atas kepemilikan narkotika kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 15 April 2020, lalu kepada media melalui pesan elektroniknya kepada media Kopi-times.com, Jumat (24 April 2020).
Menurut Wan Traga Duvan Baros namun, ada yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan bermodalkan 7 (tujuh) lembar Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/EJP/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference (Perjanjian Kerja Sama) antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Hakim dengan percaya diri dan dengan dalih situasi darurat pandemi Covid-19, menjalankan persidangan melalui teleconference, tanpa menghadirkan HHY sebagai tersangka/ terdakwa.
“Perjanjian Kerja Sama tersebut hanya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukankah seharusnya Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM yang menandatangani dokumen sepenting dan se-urgent ini? Para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut juga tidak mengindahkan pentingnya sosialisasi, yang notabene baru ditandatangani 2 (dua) hari sebelum persidangan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 13 April 2020”, paparnya.

Persidangan Menghadirkan Tersangka Seseuai Pasal 196 UU No. 8 Tahun 1981

Menurutnya persidangan pidana dalam hal ini, seharusnya menjamin kehadiran para pihak, bukan hanya Majelis Hakim dan Penuntut Umum, melainkan juga harus menghadirkan tersangka/ terdakwa, sesuai dengan Pasal 196 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Jangan lupakan juga, bahwa tersangka/ terdakwa dijamin haknya untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, yang mengakibatkan penasehat hukum juga menjadi salah satu pihak dalam persidangan pidana”, sebutnya.
Tidak ada perwakilan penasehat hukum dalam Perjanjian Kerja Sama itu. Di mana eksistensi penasehat hukum dalam Perjanjian Kerja Sama itu? Apakah dalam era Covid-19 ini, hak tersangka/ terdakwa dikebiri sehingga peran penasehat hukum tidak diakui? Ingat, bahwa sebuah perjanjian merupakan undang-undang hanya bagi mereka yang membuatnya.
Perjanjian Kerja Sama itu banyak mengandung hal yang absurd, misalnya saja tidak adanya kejelasan mengenai klasifikasi sebuah persidangan dapat dilakukan dengan cara biasa sesuai KUHAP, atau harus melalui teleconference. Dalam hal ini, HHY dalam keadaan sehat, dan bisa dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak menghadirkan tersangka/ terdakwa, tentunya dengan berbagai pembatasan yang berlaku dalam masa pandemi ini.
Ditambah lagi, tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan definisi mengenai teleconference itu sendiri atau penjelasan mengenai “sarana dan prasarana penunjang yang memadai”. Tidak ada satu pun pasal mengenai “definisi”, sehingga bagaimana para pihak dapat menjalankan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama itu dengan baik?
Belum lagi dilihat dari segi derajat hukumnya, dimana sebuah Undang-Undang (dalam hal ini adalah KUHAP), tidak dapat dikesampingkan hanya dengan sebuah perjanjian. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior menjadi berlaku dalam hal ini, di mana hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Perjanjian Kerja Sama tersebut dalam hal ini derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan KUHAP, karena hanya mengikat para pihak yang membuatnya.
Sedangkan KUHAP berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, dibuat melalui proses panjang dan tidak sebentar, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai tahap pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga Perjanjian Kerja Sama itu tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Medukung Langkah Penasehat Hukum HHY Mengajukan Judicial Review ke MA

Wan Traga Duvan Baros menyebutkan persidangan dengan teleconference ini tidak berdasarkan hukum yang jelas.
“Kami sangat setuju atas keberatan para penasehat hukum HHY, yang menyatakan bahwa persidangan dengan teleconference ini tidak berdasarkan hukum yang jelas. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, di mana objeknya tidak jelas, samar-samar, dan gelap, sehingga dapat dibatalkan”, sebutnya.
Mendukung langkah penasehat hukum HHY dalam hal ini, untuk mengajukan 
judicial review ke Mahkamah Agung.
“Kami juga mendukung langkah penasehat hukum HHY dalam hal ini, untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, atau upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjamin hak setiap tersangka/ terdakwa dan penasehat hukum sebagai warga negara dapat terpenuhi dan diposisikan sejajar dimata hukum”, tutup Wan Traga Duvan Baros.(Red/Hery B Manalu)

Redaksi Kopi Times
Redaksi Kopi Timeshttps://www.kopitimes.id
Situs berita online Kopitimes.id hadir mengabarkan informasi terbaru secara transparan. Menyuguhkan berita dari sudut pandang yang netral oleh jurnalis profesional. Iklan : reklame@kopitimes.id | Redaksi : redaksi@kopitimes.id

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest Articles