 |
| Sumber foto : int |
Kopi-times.com | Medan :
Yonge L. V. Sihombing, SE, MBA, Penulis Buku “Jokowinomics Menabur dan Menuai” dalam pesan elektroniknya kepada Kopi-times. com, menyebutkan akan menyurati Joko Widodo untuk Usulan Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Bidang Ekonomi 2019 – 2024.
Yonge L. V. Sihombing, mengusulkan kepada Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, dengan tiga kelompok kementerian ekonomi. Antara lain Kelompok I, Kementerian ekonomi urusan pertumbuhan ekonomi, Kelompok II, Kementerian ekonomi urusan penciptaan lapangan kerja dan Kelompok III Kementerian ekonomi urusan pemerataan pembangunan, Jumat, (3/52019) di Medan.
Younge Sihombing dalam surat usulannya : Teriring salam dan hormat saya kepada Bapak Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, semoga bapak Presiden, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Presiden Jokowi – Ma’ruf (Jika Terpilih) 2019 – 2024 di bidang ekonomi, maka melalui surat terbuka ini, Saya menyampaikan usulan perlunya Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan Tata Nama (Nomenklatur dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Bidang Ekonomi.
Berikut usulan perubahan Tata Nama (Nomenklatur) dan Susunan Organisasi Kementerian Negara 2019 – 2024 Bidang Ekonomi berdasarkan kelompok kerja ekonomi (economy team work)/”Jokowinomics” 2019 – 2024 :
Kelompok I : Kementerian ekonomi urusan pertumbuhan ekonomi: 1. Kementerian Pariwisata, 2. Kementerian ESDM, 3. Kementerian Perdagangan, 4. Kementerian Perindustrian, 5. Kementerian Investasi, 6. Kementerian Ekspor, 7. Kementerian BUMN.
Kelompok II : Kementerian ekonomi urusan penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan: 1. Kementerian Pertanian, 2. Kementerian, Kelautan dan Perikanan, 3. Kementerian Koperasi dan UKM, 4. Kementerian Ketenagakerjaan, 5. Kementerian Sosial, 6. Kementerian PUPR
Kelompok III : Kementerian ekonomi urusan pemerataan pembangunan: 1. Kementerian Percepatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2. Kementerian Infrastruktur.
Demikian surat terbuka tentang permohonan usulan perubahan Tata Nama (Nomenklatur) dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Bidang Ekonomi 2019 – 2024 Jokowi – Ma’ruf (Jika Terpilih).
Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Presiden Jokowi, saya mengucapkan terimakasih, tutup Yonge L. V. Sihombing, SE, MBA, Penulis Buku “Jokowinomics Menabur dan Menuai”. (Hery B Manalu)
